ACHEH WEBSITE






  


ACHEH WEBSITE


seulamat teuka bak web njoe



Image by FlamingText.com
  


   

NEGARA ACHEH
KANTOR PERDANA MENTERI
P.O. BOX 130, S-145 01 NORSBORG, SWEDEN
TEL : +46 8 531 83833 FAX: +46 8 531 91275

PERNYATAAN PERDANA MENTERI MALIK MAHMUD PADA UPACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU) GAM-RI

HELSINKI, 15 August 2005

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Segala puji-pujian bagi Allah SWT, karena dengan rahmat Nya lah kita hari ini berada di sini untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan demikian banyak penderitaan bagi bangsa Acheh.

Presiden Ahtisaari, Yang Terhormat para Menteri, para Duta Besar, para tetamu kenamaan, tuan-tuan dan puan-puan,

Atas nama bangsa Acheh, Wali Negara kami Tengku Hasan di Tiro, dan semua anggogta GAM di Acheh dan yang tersebar di seluruh dunia,

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada CMI dan Presiden Ahtisaari bagi usaha mereka membantu kami hingga sampai ke taraf ini, di mana kita sekarang mempunyai persetujuan perdamaian untuk Acheh.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Uni Eropa bagi dukungan dan komitmennya untuk proses perdamaian ini, dan bagi persetujuannya untuk membentuk Missi Monitoring Acheh yang akan memantau pelaksanaan perjanjian ini.

Tanpa usaha dan kerja kedua organisasi tersebut, proses ini tidak akan mungkin ujud.

Saya juga mesti mengucapkan terimakasih kepada seluruh bangsa Acheh untuk kesabaran mereka dalam melalui masa-masa yang begitu susah, dan saya dengan segala rendah hati menerima pernyataan-pernyataan dukungan dan i’tikad baik yang mereka telah sampaikan kepada GAM untuk keberhasilan proses perdamaian ini.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada delegasi Indonesia dengan siapa kami telah melibatkan diri dalam perundingan selama enam bulan.

Saya berterimakasih kepada mereka bagi kesediaan mereka mencoba mencari jalan melalui berbagai masalah yang mesti dihadapi dalam proses perdamaian ini.

Sekarang kami sudah sampai ke hari tamatnya perundingan-perundingan selama enam bulan itu, yang ditujukan untuk mencapai perdamaian bagi masa depan Acheh.

Tetapi lebih penting lagi, kami telah sampai ke hari ini setelah 30 tahun GAM berjuang untuk memerdekakan bangsa Acheh.

Kita telah sampai pada hari ini setelah hampir tiga dekade menderitai kekerasan militer dan penindasan terhadap bangsa Acheh.

Bangsa Acheh mempunyai tradisi yang membanggakan dalam menentang agressi dari luar. Dan kami juga bangga mempunyai tradisi keadilan.

Perjuangan yang telah kami lancarkan selama bertahun-tahun itu adalah untuk mencapai keadilan bagi bangsa Acheh.

Tidak ada perdamaian di Acheh karena tidak ada keadilan di Acheh.

Apa yang kami harapkan akan tercapai dengan menandatangani perjanjian ini adalah satu permulaan proses yang akan membawa keadilan bagi bangsa Acheh.

Keadilan artinya menjamin bahwa rakyat mempunyai hak bersuara dan bahwa suara mereka itu didengar dan keinginan mereka diikuti.

Ini berarti pembentukan satu sistem politik yang menggalakkan kebebasan berbicara, memperkembang banyak pendapat dan kesempatan ikut serta dan diwakili sepenuhnya dalam  proses politik yang demikian itu.

Ini artinya, tuan-tuan dan puan-puan, jalan satu-satunya untuk menjamin perdamaian di Acheh adalah dengan melalui pelaksanaan demokrasi yang sejati.

Demokrasi yang sejati tidak menghambat pembentukan partai-partai politik – ia menggalakkan pembentukan partai-partai politik.

Demokrasi yang sejati tidak membatasi ruang pemikiran-pemikiran yang memberi penerangan kepada partai-partai tersebut – ia menggalakkan berkembangnya berbagai pemikiran.

Dan demokrasi yang sejati tidak berlutut di hadapan kekerasan – ia adalah alat untuk mengakhiri kekerasan dan ketidak-adilan.

Untuk mencapai perjanjian damai ini, Gerakan Acheh Merdeka telah membuat banyak konsesi.

Ia tidak memberikan konsesi-konsesi demikian itu selama ini karena ia tidak percaya konsesi-konsesi tersebut akan menggalakkan perdamaian, keadilan dan demokrasi; ia telah memberi konsesi-konsesi tersebut sekarang ini karena konsesi-konsesi itu merupakan bagian dari proses kompromi dengan satu sistem politik yang masih dalam taraf transisi.

Republik Indonesia belum mencapai taraf reformasi yang penuh dari hari-hari gelap Orde Baru. Tetapi perjanjian ini adalah satu langkah penting bagi Indonesia dalam menjauhkan diri dari hari-hari gelap itu.

Perdamaian adalah penting bagi Indonesia supaya ia bisa belajar untuk hidup tenang dengan segala betuk yang berbeda yang ada dalam dirinya. Untuk waktu yang terlampau lama, perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri Indonesia itu hanya dibenarkan sejauh ia bersesuaian dengan interpretasi nasionalis yang sempit.

Interpretasi ini telah mencoba untuk memaksakan satu identitas tunggal ke atas keterbedaan Indonesia. Percobaan ini telah gagal. Dan ketika ia gagal ia telah diikuti oleh penindasan.

Interpretasi nasionalis yang sempit ini tidak membenarkan adanya keadilan. Ia tidak membenarkan adanya demokrasi yang sejati.

Puan-puan dan tuan-tuan;

Untuk adanya perdamaian yang kukuh di Acheh, rakyat Acheh mesti dibenarkan untuk memilih wakil-wakil mereka sendiri dari kalangan partai-partai politik mereka sendiri untuk melaksanakan pemerintahan mereka sendiri.

Dengan kebijaksanaannya, Pemerintah Indonesia telah menyetujui usul ini. Ini adalah hasil besar perjanjian ini, dan inilah yang akan menjamin dengan sebaik-baiknya adanya perdamaian yang berkelanjutan di Acheh.

Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, adalah naif untuk tidak mengakui masih terdapat banyaknya cabaran-cabaran terhadap perdamaian di Acheh.

Untuk sampai ke titik persetujuan ini telah diperlukan kerja keras. Tetapi kami tahu bahwa kerja keras yang sebenar-benarnya masih berada di hadapan kami.

Persetujuan ini perlu dilaksanakan dengan betul. Perlu dipatuhi bukan saja ketentuan-ketentuannya yang tersurat tetapi juga i’tikad baiknya yang tersirat.

Artinya, ketika sesuatu masalah mungkin timbul, jawaban kepada masalah tersebut tidak akan merupakan interpretasi-interpretasi hukum daripada perjanjian ini.

Jawabannya mesti menurut i’tikad perjanjian, yaitu mencari penyelesaian-penyelesaian yang akan memperkembang keadilan, demokrasi yang sejati, dan perdamaian yang berlanjutan.

Perjanjian ini menentukan bahwa sebahagian besar issu-issu harian akan diserahkan kepada pemerintah Acheh.

Tetapi GAM telah mengakui bahwa beberapa wewenang di Acheh tetap berada di dalam tangan pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang sejarah Acheh, yang paling pentuing dari issu-issu itu adalah ’pertahanan’.

GAM telah menerima untuk tetap berada di Acheh apa yang dinamakan tentera organik yang akan memusatkan tugasnya pada pertahanan luar negara.

Namun demikian, jumlah tentera yang akan tetap berada di Acheh itu tidak nampak bersesuaian dengan keperluan-keperluan yang biasa daripada struktur territorial militer Indonesia. Pada akhir proses ini, akan ada tentera yang berpangkalan di Acheh dalam jumlah dua kali lebih banyak dari yang ada di wilayah-wilayah Indonesia yang lain.

Kenyataan ini tidak dapat diperjelas oleh pemusatan tugas pada pertahanan luar, dan ia tidak membentuk kepercayaan bagi niat-niat TNI.

Oleh karena itu, ke seluruh bangsa Acheh akan bergantung pada Missi Monitoring Acheh untuk menjamin bahwa pasukan-pasukan tentera tersebut tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bukan termasuk dalam pertahanan luar.

Itu artinya, tentera Indonesia berkata bahwa ia tidak lagi akan membunuh dan menyerang rakyat Acheh. Sekarang kami menyerukan kepada Missi Monitoring Acheh untuk menjamin memang demikianlah halnya.

Keprihatinan yang lebih besar, walau bagaimanapun, adalah tentang adanya kelompok-kelompok milisi di Acheh.

Gerakan Acheh Merdeka menyatakan keprihatinannya yang mendalam tentang berlanjutannya keujudan milisi-milisi bentukan TNI di Acheh, walaupun persetujuan perdamaian Acheh telah ditandatangani.

Menurut perjanjian ini, Pemerntah Indonesia akan bertanggungjawab untuk melucuti senjata-senjata yang tidak sah dari grup-grup atau pihak-pihak yang tidak sah.

Ini artinya polisi Indonesia akan bertanggungjawab untuk melucuti senjata milisi. Tetapi Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan pernyataan yang membantah ujudnya milisi di Acheh. Oleh karena itu, menurut logikanya, tidak perlu ada perlucutan senjata mereka.

Namun demikian, kami tahu, bahwa organisasi-organisasi milisi memang ujud di Acheh, dan bahwa mereka berkaitan langsung dan didukung oleh tentera Indonesia.

Terdapat sekitar 10,000 anggota milisi yang aktif yang berkaitan dengan TNI di Acheh.

Susah dipercayai bahwa Polisi Indonesia akan melucuti senjata milisi yang telah diberikan kepada mereka oleh TNI.

Menurut laporan-laporan yang kita peroleh dari Acheh, pihak milisi telah menyatakan baru-baru ini akan membunuh anggota-anggota GAM setelah mereka meletakkan senjata.

Kalau GAM mempertahankan diri dari serangan-serangan milisi tersebut, itu akan menjadi alasan yang memang dicari oleh TNI unuk melancarkan kembali operasi-operasi militer mereka terhadap GAM.

Ini akan mengakhiri proses perdamaian.

Sebagai kita semua tahu, TNI mempunyai sejarah yang lama dalam menggunakan grup-grup milisi untuk menyerang para aktivis dan warga sipil di Acheh. Ia juga telah melakukan hal ini di tempat-tempat lain, di Timor Timur, di Papua, di Maluku dan di Sulawesi Tengah.

Kita memang sudah selalu faham bahwa berhasilnya perjanjian damai ini akan sangat bergantung pada dukungan masyarakat internasional dan perhatian yang diberikan oleh media internasional.

Kami sekarang menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyatakan tentangannya terhadap kelanjutan kehadiran milisi di Acheh pada saat kita bekerja sekarang ini untuk perdamaian.

Dan kami meminta dengan segala rendah hati kepada media internasional untuk terus memusatkan perhatian mereka atas kehadiran milisi di Acheh, supaya para milisi itu tidak dapat melakukan kekejaman-kekejaman dengan leluasa tanpa didedahkan ke seluruh dunia.

Seperti kata Presiden Ahtisaari yang diucapkannya dalam ronde terakhir perundingan, proses perdamaian ini memerlukan loncatan keyakinan dari pihak GAM.

GAM telah melakukan loncatan keyakinan ini untuk membolehkan Acheh membangun kembali setelah bencana tsunami yang begitu dahsyat yang telah membunuh begitu ramai saudara-saudara kami.

Dan loncatan keyakinan ini telah dilakukan oleh GAM untuk memberikan kepada bangsa Acheh kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih cerah bagi mereka sendir, anak-anak mereka dan generasi-generasi yang akan datang.

Sementara kami berharap tidak akan ada banyak masalah di hadapan kita dalam kita melaksanakan proses perdamaian ini, kami juga maklum bahwa tugas ini tidak mudah.

Untuk menjamin kejayaan proses perdamaian ini, kami perlu tetap waspada. Kami perlu bekerja keras. Dan kami memerlukan jasa baik dan kerjasama Pemerintah Indonesia.

GAM tetap komitmen akan satu masa depan bagi Acheh yang majemuk dan demokratik, dalam mana keadilan dan kedamaian berlaku.

Sekarang kami meninggalkan hari bersejarah ini dan melangkah ke arah satu perjalanan yang jauh yang kami harapkan akan mebawa ke arah masa depan yang lebih baik.

Kami berharap hari-hari kegelapan dan keputusasaan sekarang telah berada di belakang kami; dan kami yakin akan hari-hari yang penuh harapan dan cerah berada di hadapan kami, sekiranya itulah kehendak Tuhan.

Terima kasih.

 



 

Listing Site Updates

Sabtu, 14 Oktober 2006, 21:53 WIB
 
 
 
 
 
 

     Selasa, 28 Nopember 2006 


Kata Hati
 
 
28/11/2006. Ketua KPA Muzakkir Manaf, Sofyan Dawood, & Bakhtiar Abdullah saat memberikan keterangan pers penarikan dukungan KPA dari pasangan Humam-Hasbi, di Banda Aceh, Senin (27/11). KPA menyatakan tidak mendukung calon manapun dalam Pilkada. (Hasbi)

 
 

 

 










 

Berita

Senin, 27 Nopember 2006, 14:23 WIB
PILKADA
Muzakkir Manaf:
KPA tak Mendukung Salah Satu Calon

Reporter : Radzie

Banda Aceh, acehkita.com. Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat mempertegas sikap menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mereka tidak akan memberikan dukungan terhadap calon manapun dan bersikap netral dalam pemilihan mendatang. Sementara Juru Bicara GAM Bakhtiar Abdullah juga menarik dukungannya terhadap pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar.

 

KPA menegaskan menarik dukungan terhadap kandidat Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah, yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “KPA menarik dukungan dari pasangan Humam dan Hasbi,” kata Ketua KPA Pusat Muzakkir Manaf dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (27/11).

 

Konferensi pers dihadiri Juru Bicara GAM Swedia Bachtiar Abdullah, Juru Bicara KPA Sofyan Dawood, Nur Djuli (petinggi GAM Malaysia), Deputi Jubir GAM Swedia Munawarliza, dan sejumlah ketua KPA wilayah dan daerah.

 

Humam Hamid menolak berkomentar atas adanya keputusan KPA yang menarik dukungan atas dirinya. “No comment!” kata Humam saat dihubungi wartawan.

 

Pilkada Aceh 2006 diikuti delapan pasang kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Anggota GAM, seperti Irwandi Yusuf mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Sementara Hasbi Abdullah (juga anggota GAM) mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Ahmad Humam Hamid. Hasbi sendiri merupakan salah seorang anggota GAM, yang menghabiskan 14 tahun hidupnya di dalam penjara Pemerintah Indonesia. Pada 22 Agustus 2006, Ketua KPA Muzakkir Manaf mengatakan dukungannya terhadap pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah.

 

Muzakkir Manaf menegaskan, dalam Pilkada pertama yang digelar pascapenandatanganan Nota Kesepakatan Damai Helsinki ini, KPA akan bersikap netral dan tidak akan memberikan dukung terhadap salah satu kandidat. “Ketua KPA Pusat dan ketua KPA wilayah bersikap netral dalam Pilkada,” kata Muzakkir.

 

Kendati menyatakan tidak mendukung salah satu kandidat, Muzakkir menyebutkan, KPA dan Gerakan Aceh Merdeka tetap akan menerima siapa pun kandidat yang menang dalam Pilkada. “Kami menerima dan mendukung siapa pun yang akan dipilih oleh rakyat Aceh secara demokrasi sebagai kepala Pemerintahan Aceh,” katanya.

 

Juru Bicara KPA Pusat Sofyan Dawood mengatakan, keputusan yang diambil ini sebenarnya bukan keputusan baru. Ini merupakan keputusan majelis yang dihadiri Perdana Menteri GAM Malik Mahmud dan dr. Zaini Abdullah dalam sebuah rapat di Hotel Rajawali, akhir Mei 2006 lalu. “Keputusan saat itu, GAM tidak mencalonkan paket secara lembaga dalam Pilkada, tapi kader-kader GAM yang ingin maju dipersilakan,” kata Sofyan Dawood.

 

Atas adanya keputusan ini, Sofyan Dawood meminta kepada semua Ketua KPA wilayah dan daerah untuk tidak menjadi juru kampanye untuk mendukung calon mana pun dalam Pilkada ini.

 

“Kita tetap komit untuk netral,” kata Dawood yang juga bekas Panglima GAM wilayah Pasee. “Dulu pernah diisukan bahwa Teungku Muzakkir Manaf mendukung Humam-Hasbi, dan saya mendukung Irwandi. Sebenarnya kami tidak pada posisi itu. Kami bersikap netral,” lanjutnya, sembari meminta masyarakat Aceh untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya.

Sofyan mengaku keputusan yang diumumkan siang tadi sudah diketahui oleh Perdana Menteri GAM Malik Mahmud. Para petinggi GAM yang selama ini terang-terangan mendukung duet Humam-Hasbi, kata Sofyan, juga sudah mengetahui keputusan ini. Namun, berkali-kali redaksi acehkita.com mencoba menghubungi Suadi Sulaiman Laweueng, jubir Majelis Pusat GAM, telepon genggamnya tidak aktif.

Sementara itu, Juru Bicara GAM Bakhtiar Abdullah menyatakan menarik dukungan yang sebelumnya diberikan kepada pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, yang maju melalui jalur independen.

 

“Saya mendukung keputusan yang telah diambil oleh Majelis KPA dan juga keputusan pimpinan. Saya sebagai orang Aceh yang mempunyai hak, tapi tidak mempunyai hak memilih mempunyai keyakinan pribadi. Tapi demi jemaah, saya mendukung semua keputusan. Itu bisa kita katakana saya menarik dukungan (terhadap Irwandi),” kata Bakhtiar Abdullah.

 

Seperti diketahui, saat pendeklarasian pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar di halaman markas KPA Pusat, Bakhtiar Abdullah secara khusus mengirimkan surat dukungannya terhadap pasangan tersebut. Surat dukungan Bakhtiar dibacakan oleh Amni bin Ahmad Marzuki.

 

Lebih lanjut Bakhtiar menyerukan kepada semua masyarakat dan jajaran GAM di lapangan untuk menghormati semua keputusan yang telah diambil oleh petinggi GAM dan KPA. Dia juga menyerukan supaya masyarakat dan anggota GAM/KPA mengikuti Pilkada dengan tanpa paksaan dan intimidasi.

 

“Gunakan hak pribadi untuk menyukseskan pesta demokrasi yang sangat bersejarah ini. Ini jauh efeknya demi memelihara perdamaian Aceh, supaya tetap kekal,” kata pria berwarga negara Swedia ini.

 

Bagi Bakhtiar, Pilkada ini menjadi titik penting bagi GAM dalam perjuangan politik, setelah meninggalkan perjuangan bersenjatanya. Karena itu, dia meminta kepada siapa pun yang berhasil memenangkan Pilkada nanti untuk menjaga perdamaian dan memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh, yang ingin melihat perubahan pascakonflik dan tsunami. [dzie]

 
[Kembali ke indeks]


   

     


 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 
 



Anggota KPA Balas Keroyok Polisi
Reporter : Rasyid J

Blangpidie, acehkita.com, Puluhan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Aceh Barat Daya, Jumat (13/10), sekira pukul 19.15 Wib mengeroyok dua polisi. Ini adalah balasan setelah sebelumnya, aparat penegak hukum mengeroyok anggota KPA. 

 

Insiden yang terjadi di Simpang Peut Desa Krueng Batee itu mengakibatkan Bripda Arifin dan Nasir dari banpol (bantuan polisi) mengalami luka dan memar. Keduanya dirawat secara intensif di Puskesmas setempat.

 

Pantauan acehkita.com, Sabtu, dua jahitan terlihat diketiak kiri dan memar disekujur tubuh akibat kena pukulan dan benda tumpul. Aksi keroyok ini sebagai aksi balas dendam terhadap tindakan lima polisi yang memukuli dua anggota KPA dan dua warga jelang buka puasa, Jumat. Katanya, peristiwa itu terjadi akibat salah faham.

 

Menurut Jurubicara KPA, Teungku Young, anggota KPA yang dipukuli polisi itu bernama Khairuman (30) dan Ibrahim (30), sedangkan dua warga Ichwan (24) dan Mayuri (26). Saat perkelahian jelang buka puasa terjadi, Ichwan lari dan mencari perlindungan ke Polsek Susoh.

 

Ternyata bukan pertolongan yang didapat Ichwan, tapi bogem mentah. Polisi juga menyita KTP milik yang bersangkutan. Tak terima diperlakukan begitu, Ichwan melapor ke rekannya. Lantas, puluhan anggota KPA mendatangi Polsek Susoh. Namun aksi itu berhasil diredam Tgk Young dan Kabagops Polres Abdya AKP Alfian. Pascakericuhan itu warga Lama Inong takut melintasi Kuala Batee. [mis]

 

tjage@yahoo.com

PEUMERINTAH NEUGARA ATJÈH
KANTÔ PEURDANA MENTROÊ
P.O. BOX 130, S-145 01 NOSBORG SWEDEN
TEL : +46 8 531 83833 FAX: +46 8 531 91275

NARIT PEUMEURINTAH ATJÈH DI PEUNGASÉNGAN KEU BANSA-GEUH BAK UROË  TANDA DJAROË MOU GAM-RI

HELSINKI, 15 AGUSTUS 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu’alaikum wr.wb.

 Sjukur alhamdulillah, bandum pudjoë meuwoë keu Po-teuh Allah SWT. Seulaweuët ngon saleuëm keu djundjôngan geutanjoë Nabi Muhammad SAW, para sahabat seureuta ahli waréh droëneuhnjan.

 Dilikôt nibak njan, ulôn peusampoë saleuëm meusjén nibak Paduka Njang Mulia Wali Neugara Atjèh, Tengku Hasan M. di Tiro beuseurta pimpinan PNA keu bandum Bansa Atjèh njang na di dalam dan di luwa nanggroë.

 Bak uroë njoë geutanjoë ka keumah tapeugot saboh peurdjandjian MoU deungon pihak peumeurintah Indonesia dalam usaha peuseuleusoë konflik di Atjèh deungon tjara damè dan meumartabat. Peuë njang ka djeuët keu peuneutôh bak uroë njoë nakeuh saboh langkah nibak le lom langkah ukeuë njang akan tatjok untôk peu-aman dan peumakmu nanggroë-teuh.

 Kamoë banmandum, ateuëh nan pimpinan GAM di peungasingan that meuharap supaja bandum bansa Atjèh beugeuta’at dan beugeupeudjak buët lagèë njang meutuléh meunurôt asoë nibak MoU njan. Peumeurintah Keudroë-teuh atawa Self Government akan tapeudong dan tabeuntuk di Atjèh seusuai deungon peuë njang geumeuhadjat uléh bansa droëteuh, antara laén, geutanjoë bibeuëh dalam peukara politék, ekonomi, peundidékan, agama, seureuta hukôm keuadilan seutjara demokrasi.

 Dô’a kamoë keu bandum bansa Atjèh njang na ban sigom dônja, chususdjih njang na di Atjèh. Seumoga bansa geutanjoë beuna sabé dalam lindôngan Allah SWT dan beu-ék tapeudjak bandum asoë peurdjandjian njoë deungon djroh. Insja Allah, geutanjoë akan meurumpok di nanggroë droëteuh dalam watèë njang hana trép lé.

 Keuneulheuëh that, beusabé ta-ingat, geutanjoë bandum musti beusaboh haté, beusaboh pikéran dan beusaboh tèkad supaja geutanjoë bèk keumah djipeutjré-bré uléh beurangkasoëpih.

 Wassalamu’alaikum wr.wb.

   Malik Mahmud
Peurdana Meuntroë

 

Masyarakat Aceh di Amerika Tolak UU PA

 

 

 

 
[
Masyarakat Aceh di Amerika Tolak UU PA
Selasa, 15/08/2006, 02:13pm (GMT+7)

AMERIKA SERIKAT- Masyarakat Aceh yang berdomisili di Amerika Serikat mendukung penuh aksi Penyelamatan Perdamaian Aceh yang diprakarsai oleh Masyarakat Sipil Aceh yang berlangsung hari ini di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh (15/8)

Demikian pernyataan yang diterima www.acheh.s5.com dari perwakilan masyarakat Aceh di Amerika Serikat.
 
Masyarakat Aceh di Amerika menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang secara sepihak mengesahkan UU PA tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan berbagai elemen sipil di Aceh. "Banyak pasal-pasal dalam UU PA yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dalam MoU Helsinki." Ungkap Bustami Ibrahim, Ketua Masyarakat Aceh di Amerika.

Menurut Bustami, adanya pemangkasan beberapa pasal yang sensitif terhadap hak-hak rakyat Aceh,  menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia hanya menghendaki DAMAI SEMENTARA.

Padahal, sebut Bustami, rakyat Aceh sangat mengharapkan perdamain yang abadi dan kekal.

"Pemangkasan tersebut juga menunjukkan ketidak ikhlasan Pemerintah Indonesia terhadap Aceh."

Lebih lanjut, Bustami melihat bahwa pemangkasan tersebut bermakna Jakarta menanam benih permusuhan baru di bumi Aceh.
 
Karena alasan itu, masyarakat Aceh di Amerika Serikat menyatakan menolak pasal-pasal dalam UU PA karena tidak sesuai dengan MoU Helsinki.

Selanjutnya, mereka menyerukan kepada Pemerintah Indonesia supaya tetap komitmen  dengan apa yang telah di sepakati dalam MOU Helsinki. (fiek)

tjage@yahoo.com

Behind the Scenes of My Home Page

 

Front Page

UK

World

Business

Sci/Tech

Sport

Despatches

World News in Audio


On Air

 



 





Monday, March 30, 1998 Published at 11:59 GMT 12:59 UK



World: Asia-Pacific

Refugees break into Malaysian UN office
image: [ Seeking refuge: the immigrants who burst into the UN compound publicise their case ]
Seeking refuge: the immigrants who burst into the UN compound publicise their case Fourteen illegal immigrants from Indonesia have broken into the office of the United Nations refugee agency in the Malaysian capital, Kuala Lumpur, in a bid to escape deportation.

They smashed their way through the gates of the office with a truck and then asked for protection. They are believed to be some of the 250 immigrants who escaped from a detention camp in Negeri Sembilan after Malaysian police began deporting illegal immigrants on Thursday.


[ image:  ]
 
At least nine people died when some of the deportees fought back against the police. It is thought the 14 immigrants now in the UNHCR compound originate from the Indonesian province of Aceh.

A UN refugee agency official, Gottfried Koefner, said his office was in touch with the Malaysian authorities to find ways to settle the matter. "(The) UNHCR will investigate the background of the Acehnese, to certify that they are refugees and not illegal migrants," he said.

Mr Koefner, however, said the investigation procedure was expected to take some time. "If they need protection, UNHCR will try to find out if it is justified.

"Until the investigation is over ... we will not ask them to leave the building."


[ image: A mother and child await deportation]
A mother and child await deportation
Many Acehnese say they are political refugees from a conflict between separatists in the Indonesian army eight years ago and that they face possible mistreatment if they are sent back.

Several years ago, the United Nations declared the Acehnese people refugees, enabling them to enter Malaysia and apply for political asylum.

Mr Koefner said the UNHCR would highlight the need to make a distinction between the illegal Indonesian immigrants and the Acehnese refugees.

"We understand the concern of Malaysia having an influx of illegal Indonesian immigrants and the two get mixed up," he said.

Indonesia's economic woes

Most of the Indonesians who have arrived recently in Malaysia are believed to be economic migrants seeking work.

Malaysia has come under pressure from human right groups to freeze the repatriations after the riots, but say they can no longer afford to play host to the growing numbers of people fleeing the economic crisis in Indonesia.

More than 1,000 have already been expelled with the deportations expected to continue throughout this week.

In Port Klang, south of Kuala Lumpur, Malaysian security forces began loading illegal immigrants onto boats to be sent back to Indonesia.

"We are planning to deport 319 illegals today," an immigration officer said. Indonesia is sharing the cost of repatriating the immigrants.
 




    

|

©

Link to BBC Homepage

 Relevant Stories

29 Mar 98 | World
Malaysia sends illegal immigrants home

26 Mar 98 | World
Action demanded on Malaysian camps

02 Mar 98 | Events
Indonesia's economic woes

 
 Internet Links

Malaysian immigration department

AsiaWeek report on Aceh


The BBC is not responsible for the content of external internet sites.
 
In this section

Indonesia rules out Aceh independence

DiCaprio film trial begins

Millennium sect heads for the hills

bustami@acheh.s5.com